Pimpin Rakor KLA 2023, Bupati Barru Tekankan Kolaborasi dan Sinergitas

BARRU - Bupati Barru H.Suardi Saleh pimpin rapat koordinasi jelang pelaksanaan verifikasi dan penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2023 dilantai 5 menara Kantor Bupati Barru (Senin 12/6/2023)

Bupati Barru H. Suardi Saleh yang didampingi Ketua TP PKK drg
Hj.Hasnah Syam MARS menyampaikan KLA untuk Kabupaten Barru ditargetkan naik kategori Nindya.

Baca juga: Tony Rosyid: Merindukan Kepemimpinan Soeharto

Dia menekankan agar semua pemangku kepentingan diharapkan bersinergi mempersiapkan segala sesuatunya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA).

“Alhamdulillah tahun lalu kita berhasil mempertahankan kategori Madya.Olehnya pada penilaian KLA tahun ini harus naik peringkat ke kategori Nindya, ”tegas Suardi Saleh

Baca juga: Paparkan Capaian 2021 dan Program Strategis 2022, Dinas Kominfo Sulsel Undang 16 OPD

Memang tak mudah untuk mencapai target itu.tetapi kalau semua kompenen bersatu KLA kategori Nindya pasti tercapai.Olehnya itu diharapkan terus membenahi obyek yang menjadi lokus penilain.

Sementara Ketua TP. PKK Kab Barru Drg Hj. Hasnah Syam MARS menguraikan, kriteria penilaian KLA tahun2023 yang dibagi kedalam beberapa kluster antara lain kluster hak sipil dan kebebasan serta kluster lingkungan keluarga. Selain itu pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kluster perlindungan khusus.

Baca juga: Badai Telah Berlalu, Bupati Suardi Saleh Pulang Bawa Dua Berkah Dari Tanah Jawa

Menurut Anggota DPR RI Komisi IX itu terdapat beberapa hal - hal yang perlu disiapkan dalam verifikasi lapangan antara lain menyiapkan materi dan paparan seperti gambaran tentang KLA kabupaten, melengkapi data informasi berupa video infografis yang mudah dilihat serta interaktif, mencantumkan inovasi-inovasi daerah, realisasi suara anak.

katanya, pimpinan OPD/lembaga/dunia usaha yang terlibat dalam indikator kluster-kluster harus menyiapkan segalanya.

Baca juga: Sekprov Sulsel Buka Rakor Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Kepala Dinas PMD PPKB PPPA Kab Barru, Jamaluddin secara terhnis menambahkan, Untuk verifikasi penilaian tahun ini terdapat matriks yang harus diisi, sehingga kab/kota harus lebih cermat dalam pengisiannya serta dokumen yang ditampilkan agar lebih baik.

(Asr/HUMAS IKP BARRU)

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022