Asisten I Pemda Barru Andi Takdir Pimpin Rakor Evaluasi SAKIP

BARRU - Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB), Pemda Barru gelar rapat kordinasi yang dipimpin oleh Asisten I, Andi Takdir, SE, M.Si, di Aula Bappeda Barru, Selasa (31/5/2022).

Diketahui saat ini, Indeks SAKIP Tahun 2021, 57, 4 (CC) sedangkan Indeks RB 48, 01 (C), meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 55, 52/46, 34.

Baca juga: Peringatan 40.000 Korban Jiwa, Plt Gubernur Sulsel Ajak Lanjutkan Perjuangan Pahlawan Menegakan Kedaulatan NKRI

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Andi Takdir yang membuka dan memberikan arahan menyampaikan pentingnya peningkatan dan percepatan implementasi SAKIP dan RB.

"Kerja tuntas, cerdas, merupakan amanah dari Bapak Bupati Kita, karena itu kinerja kepala OPD harus sesuai dengan kebutuhan dan untuk dukung perubahan yang lebih baik, semua harus maksimal, minimal 3 OPD, yakni inspektorat untuk lakukan evaluasi pada PPTK, bukan hanya ke Bendahara, demikian pula Bappeda, bukan hanya fokus ke Kasubag Program tapi PPTK nya, demikian pula dengan Keuangan, " sebut Andi Takdir.

Baca juga: Jelang 2022, Bupati Bantaeng Minta Pihak Terkait Selesaikan Pekerjaan Terbengkalai

Mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Barru ini berharap reformasi birokrasi terarah, massif dan terstruktur akan mencapai target peningkatan nilai Daerah.

"Mudah-mudahan dengan adanya perubahan-perubahan yang kita lakukan bersama ada peningkatan, khususnya pada visi misi, janji politik dan target RPJMD termasuk target kita, meningkat menjadi B, karena itu dengan ini, masing-masing kita berusaha mempelajari dan mengimplementasikan SAKIP dan Reformasi Birokrasi, " sebutnya.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Dalam kesempatan ini, disimpulkan bahwa strategi untuk peningkatan nilai SAKIP dan Lakip, adalah hal yang mutlak untuk percepatan hingga ada mendapatkan penilaian maksimal.

Kegiatan ini merupakan leading sektor Sekretariat Daerah, dalam hal ini Bagian Organisasi, nampak Kabag Organisasi DR. Mukti Alimin, SH, MH bersama jajarannya kemudian mengurai sisi regulasi dan entry poin untuk menjadi kesamaan langkah sebagai evaluasi implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Baca juga: Mata Uang Digital, Isu Hangat di Finance Track G20

(Ahkam/Humas Barru)