Aparat Penegak Hukum Diminta Tegas Tertibkan Tambang Ilegal di Barru

BARRU - Ketua DPW RGPI kabupaten Barru, Rudi Kahar meminta Aparat Penegak Hukum (APH) serius dalam menindak para pelaku pertambangan (galian C) yang beroperasi di kabupaten Barru tanpa mengantongi ijin resmi.

Maraknya tambang galian C ilegal di wilayah Barru tak pernah ditindaki serius oleh APH dan Pemda meski sudah berapa kali disoroti oleh Tim Media dan LSM.

Baca juga: Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022

Ketua DPW RGPI Barru Rudi Kahar, yang ditemui di warkop Kotegi, pada Minggu (12/05/2024) mengatakan dirinya berharap semua tambang tak berjin/ilegal harus ditertipkan. 

"Saya minta kepada aparat penegak hukum bertindak tegas. Yang tidak taati aturan hukum, " ucap Rudi kepada wartawan. 

Baca juga: Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi KLHK, Hutan Lindung Latimojong Tana Toraja Sah Kawasan Hutan

Pantauan Rajawali Garda Pemuda Indonesia dilapangan masih ada dugaan tambang-tambang tak berijin masih melakukan kegiatan. 

Praktik penambangan ilegal, lanjut Ketua RGPI itu, selain berdampak pada pendapatan asli daerah, juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di sekitarnya.

Baca juga: Kasus Lapangan Gembira, Mahasiswa Sangtorayan Segel Kantor DPRD Toraja Utara

Jika dibiarkan berkembang liar,  bukan hanya merugikan pemerintah Kab. Barru tetapi alam akan rusak.

"Kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip prinsip penambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice). Semoga ada tindakan oleh penagak hukum, kepada penambang ilegal.

Baca juga: Operasi Senyap BBKSDA Sulsel, Selamatkan Elang Berontok Sampai Kerang Dilindungi

Guna membuat kapok para pelaku penambangan liar, harus ada tindakan tegas dari APH. Lokasi penambangan tanpa izin harus segera ditutup. 

"APH harus serius menertibkan tambang liar tersebut. Jika tidak ada tindakan tegas, kemungkinan besar aktivitas penambangan liar terus berlanjut, " tutup Rudi.

Baca juga: Pemerintah Kembali Ajukan RUU Perampasan Aset Koruptor ke DPR